Potensi Kelapa Indonesia

Potensi Kelapa Indonesia

Indonesia memiliki lahan perkebunan kelapa terluas di dunia, dengan luas areal mencapai 3,86 juta hektare (ha) atau 31,2 persen dari total areal dunia sekitar 12 juta ha. Sebahagian besar (98%) dari total luas perkebunan kelapa di indonesia merupakan perkebunan rakyat, dan sisanya berupa perkebunan negara dan perkebunan swasta.

Persebaran kebun kelapa hampir merata di seluruh Indonesia, dengan sebaran terbanyak berada di Sumatera mencapai 34,5%, Jawa 23,2%, Sulawesi 19,6%, Bali, NTB dan NTT 8,0%, Kalimantan 7,2%, Maluku dan Papua 7,5% (Deptan, 2005) Bila dilihat menurut propinsi, kebun kelapa terluas berada di propinsi Riau (15,28%), disusul Jawa Tengah (7,68%), Jawa Timur (7,67%), Sulawesi Utara (7,27%), Sulawesi Tengah (4,78%), dan Jawa Barat (4,60%), serta beberapa derah lainnya.

Total produksi kelapa tahun 2007 mencapai 3,3 juta ton setara kopra, atau sebesar 29,8% dari total produksi dunia sebesar 10,3 juta ton (APCC, 2008). Produksi kelapa terbesar kedua adalah philipina 2,10 juta ton (18%), india 1,85 juta ton (17,1%), Srilangka 0,51 juta ton (5,0%), papua Nueginea 0,17 juta ton (2,0%), dan negara lainnya 2,39 juta ton (28,1%)

Meskipun potensinya begitu besar secara nasional maupun di dunia, namun kelapa belum menjadi komoditas unggulan. Berbagai permasalahan masih dirasakan di tingkat petani, industri pengolah dan pada tingkat pemasaran. Permasalahan yang dihadapi juga beragam mulai dari teknis budidaya, skala usaha, teknologi pengolahan, pemasaran produk, sumber daya manusia, akses permodalan, infrastruktur, kesenjangan informasi dan dukungan kebijakan.

Sumber daya kelapa sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dan perlu dioptimalkan pengelolaannya sehingga kembali menjadi sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Kelapa memiliki kontribusi dan peran strategis hampir pada semua bidang kehidupan, yaitu di bidang ekonomi, pangan, kesehatan, energi, lingkungan, konstruksi, sosial budaya, seni dan kerajinan, serta pariwisata.

Berbagai permasalahan yang masih melingkupi usaha perkelapaan baik dari sektor hulu maupun hilir serta sektor industri dan jasa penunjangnya perlu dibenahi dan diatasi secara bersama dan terkoordinasi secara baik. Melalui kegiatan Musyawarah dan Koordinasi Pembangunan Perkelapaan Nasional tahun 2009 diharapkan dapat menjadi semangat baru dan mendorong kebangkitan kembali usaha perkelapaan di tanah air.